PAKTA INTEGRITA S : Gubenur Sultra Andi Sumangerukka didampingi Wagub Sultra Hugua menandatangi pakta integritas OPD dan perjanjian kinerja di aula Merah Putih, Rujab Gubernur Sultra akhir pekan kemarin.
--Teken Pakta Integritas dan Perjanjian Kinerja
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID -- Tak perlu cari-cari muka. Jika punya kompetensi, jabatan itu akan mendekat. Di bawah kendali Gubernur Sulawesi Tenggara (Sultra) Andi Sumangerukka dan wakilnya Hugua, sistem penempatan jabatan bukan berdasar suka atau tidak suka. Namun berbasis kinerja dan kemampuan. Artinya, sistem meritokrasi akan diberlakukan.
Gubernur Sultra Andi Sumangerukka menyatakan komitmennya mewujudkan birokrasi yang bersih, efektif dan berorientasi pada hasil. Untuk itulah, ia meminta jajarannya bekerja penuh dedikasi, tetap fokus pada tujuan, lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dengan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan dan profesional.
"Masyarakat saat ini menuntut birokrasi yang lebih efisien dan inovatif. Saya ingin para pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan emua ASN di Sultra bekerja dengan profesionalisme dan semangat pembaruan," pesan Andi Sumangerukka pada penandatangan pakta integritas dan perjanjian kinerja tahun 2025 di aula Merah Putih Rumah Jabatan (Rujab) Gubernur Sultra akhir pekan kemarin.
Pakta integritas yang ditandatangani lanjut ASR, bukan sekadar seremonial, tetapi merupakan komitmen nyata kepada Tuhan dan masyarakat. Pakta ini sejalan dengan Peraturan Presiden (Perpres) nomor 29 Tahun 2011 tentang sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri PAN-RB nomor 49 tahun 2011 tentang pedoman umum kementerian dan pemerintah.
Lima poin utama penandatanganan pakta integritas. Pertama, meningkatkan integritas, akuntabilitas, dan prestasi aparatur. Kedua, menciptakan tolak ukur untuk mengevaluasi kinerja aparatur. Ketiga, menilai keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai tujuan organisasi. Keempat, mencegah korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN). Terakhir menumbuhkan keterbukaan dan kejujuran dalam tata kelola pemerintahan.
“Seperti pesan Pak Prabowo, jangan khianati mandat rakyat. Mari kita bekerja sekuat tenaga dengan kemampuan dan kewenangan yang ada demi membawa Sultra lebih maju,” tegas mantan Kabinda Sultra itu.
Mantan Pangdam Hasanuddin ini mengingatkan seluruh aparatur pemerintah harus menjadikan pakta integritas sebagai pedoman utama dalam setiap pengambilan keputusan dan pelaksanaan kebijakan. Perjanjian kinerja yang telah disepakati akan menjadi dasar utama dalam menilai efektivitas kerja setiap OPD.
"Jika hati kita baik, kerja juga akan baik. Jangan khianati mandat rakyat. Saya dan Pak Hugua akan bekerja sekuat tenaga untuk membawa Sultra lebih maju. Tetapi kami tidak bisa bekerja sendiri. Semua OPD, para eselon lingkup Sultra, hingga masyarakat harus bersatu untuk membangun daerah ini," pungkasnya. (b/rah)
