DATA AKURAT : Bupati Konkep, H. Amrullah (tengah) saat menerima naskah akademik dan rancangan peraturan daerah terkait data desa dan kelurahan presisi dari Kakanwil Kementerian Hukum Sulawesi Tenggara, Topan Sopuan (kedua dari kiri), kemarin.
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-- Penyusunan perencanaan pembangunan pada suatu daerah menjadi hal penting untuk dilakukan, baik rencana jangka pendek, menengah, maupun panjang. Dengan begitu, dalam melakukan pembangunan, program pemerintah bisa tepat sasaran dan berguna. Semua membutuhkan data akurat yang merepresentasikan kebutuhan masyarakat.
Bupati Konawe Kepulauan (Konkep), H. Amrullah, menyatakan dukungannya terhadap penerapan sistem penyelenggaraan pemerintahan berbasis data desa dan kelurahan presisi.
Pernyataan tersebut disampaikan dalam acara penyerahan naskah akademik dan rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait data desa dan kelurahan presisi.
"Penerapan data presisi ini merupakan terobosan penting dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang lebih transparan, efisien dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kami sangat menyambut baik adanya peraturan ini yang akan sangat bermanfaat bagi peningkatan kualitas perencanaan dan pengambilan keputusan daerah," ungkapnya, Senin (20/1).
Menurut Amrullah, melalui peraturan tersebut pihaknya dapat membuat kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran. Keputusan yang diambil dalam perencanaan pembangunan daerah akan berdasarkan data nyata, terkini dan relevan dengan kondisi lapangan. Konkep-1 itu menjelaskan, kebijakan yang tidak didasarkan pada data valid dan presisi akan berpotensi menimbulkan ketidaktepatan dalam pembangunan.
"Data yang akurat sangat penting untuk memastikan bahwa setiap kebijakan yang diambil dapat memberikan dampak positif. Tanpa data yang tepat, pembangunan bisa mengalami hambatan dan ketidaksesuaian yang akhirnya merugikan masyarakat," tambahnya.
Ia mengingatkan, data presisi bukan hanya sebuah kebutuhan administratif, tetapi juga amanat Pemerintah Pusat yang harus segera diimplementasikan.
Bupati Konkep dua periode itu berharap, penerapan data desa dan kelurahan presisi akan semakin memudahkan Pemerintah Daerah dalam merancang program pembangunan yang tepat sasaran, efisien dalam penggunaan anggaran. Juga mampu memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat.
"Melalui sistem data ini, setiap program pembangunan bisa disesuaikan dengan kondisi nyata yang ada di masing-masing desa dan kelurahan. Dengan demikian, alokasi anggaran dan pelaksanaan program bisa lebih efektif, menghindari pemborosan, serta mencapai tujuan pembangunan dengan lebih optimal," pungkasnya. (c/jib)
