23 hours ago
5
-Kemendagri Ingatkan Kepala Daerah
-Gubernur Tekankan Sinkronisasi Pusat-Daerah
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Seluruh daerah di Indonesia, termasuk Sulawesi Tenggara (Sultra), tengah menyusun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025.
Dalam proses ini, Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk mengingatkan para kepala daerah, agar menyelaraskan RKPD dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto.
Menurut Ribka, peran pemerintah daerah sangat krusial dalam mendukung pembangunan nasional. Oleh karena itu, kebijakan daerah harus sejalan dengan arah pembangunan pemerintah pusat.
“Sinkronisasi pembangunan antara pusat dan daerah, baik provinsi maupun kabupaten/kota, sangat penting untuk mewujudkan Indonesia Emas 2045,” ujar Ribka Haluk, Jumat (11/4/2025).
Ia menegaskan, sejumlah program prioritas nasional seperti Makan Bergizi Gratis (MBG), pembangunan Sekolah Rakyat, pemeriksaan kesehatan gratis, hingga penguatan ekonomi perlu mendapat dukungan penuh dari Pemda.
"Pemda harus mampu menerjemahkan visi dan misi Presiden agar implementasinya di daerah berjalan optimal," jelasnya.
Ribkamengimbau bupati dan wali kota untuk mengikuti arahan gubernur, yang berperan sebagai perwakilan pemerintah pusat di daerah.
Lebih lanjut, ia menyebut Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) sebagai momen strategis dalam proses penyusunan RKPD. Partisipasi aktif seluruh pemangku kepentingan dinilai penting untuk menghasilkan dokumen yang berkualitas dan dapat diimplementasikan dengan baik.
“Sering kali, pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan RKPD yang telah dirancang oleh SKPD. Ini harus menjadi perhatian bersama,” tegasnya.
Komitmen Gubernur Sultra
Gubernur Sultra, Andi Sumangerukka, menegaskan bahwa RKPD tahun 2025 akan disusun mengacu pada Asta Cita Presiden Prabowo. Fokusnya adalah pada kemajuan daerah dan kesejahteraan masyarakat.
"Setiap program dan kegiatan yang dirancang harus mampu menjadi solusi atas permasalahan di Sultra," kata Gubernur Andi Sumangerukka.
Ia menekankan pentingnya sinkronisasi antara perencanaan pembangunan pusat dan daerah, agar target pembangunan nasional dan daerah dapat dicapai secara sinergis.
"Tanpa dukungan dari pusat, baik dalam bentuk kegiatan maupun anggaran, akan sulit mencapai target RKPD," ujarnya.
Gubernur juga menginstruksikan agar seluruh perangkat daerah, melakukan identifikasi masalah berdasarkan data yang akurat dan terbaru. Ini penting untuk menghasilkan program yang efektif dan efisien.
"Tidak boleh ada kegiatan yang dirancang tanpa output yang jelas dan terukur. Kegiatan seperti itu hanya akan menyebabkan pemborosan anggaran," tegasnya.
Ia juga menyoroti rendahnya kapasitas fiskal daerah, dengan ketergantungan terhadap dana transfer dari pusat yang mencapai 65,93 persen pada tahun anggaran 2025. Karena itu, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi sangat penting.
“Semua potensi harus dimaksimalkan sesuai regulasi, agar hasilnya optimal,” ucapnya.
Untuk tahun 2026, Gubernur meminta agar kegiatan prioritas tetap berpegang pada prinsip efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas. Penghematan belanja akan dilakukan, termasuk pembatasan perjalanan dinas dan pelaksanaan kegiatan berdasarkan standar belanja yang berlaku.
"Anggaran akan difokuskan untuk peningkatan pelayanan publik, dengan mempertimbangkan asas kemanfaatan, pemerataan, serta efektivitas dan efisiensi," imbuhnya. (b/rah/JP/ing)
Rencana Kerja Harus Mengacu Asta Cita Presiden//
