Bali Tribune / SIDANG - Suasana sidang paripurna DPRD Bangli dengan agenda penyampian pemandangan umum Fraksi-Fraksi
balitribune.co.id | Bangli - Fraksi- Fraksi DPRD Bangli memberikan pandangan umum terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Bangli Tahun Anggaran 2026 pada, Senin (27/10). Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli menyampaikan apresiasi dan saran terhadap rancangan APBD yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah.
Fraksi Restorasi Raya melalui pembicaranya, I Ketut Guna mengapresiasi upaya pemerintah daerah dalam meningkatkan proyeksi pendapatan daerah, namun mendorong agar optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak hanya mengandalkan sektor pajak dan retribusi daerah, tetapi juga melalui inovasi pengelolaan aset daerah dan pengembangan potensi ekonomi lokal. "Kita harus memastikan bahwa APBD yang kita susun benar-benar dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat " ujar I Ketut Guna,
Fraksi Partai Golongan Karya menilai bahwa struktur Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bangli masih menghadapi tantangan pada aspek diversifikasi dan efektivitas sumber pendapatan. Oleh karena itu, fraksi ini menekankan pentingnya penguatan fungsi pengawasan internal oleh Inspektorat dan peningkatan partisipasi publik dalam pengawasan pelaksanaan APBD. "Pengawasan internal dan partisipasi publik sangat penting untuk memastikan bahwa APBD digunakan secara efektif dan efisien," ungkap Ida Bagus Made Santosa,
Sementara Fraksi PDI Perjuangan melalui pembicara Ni Wayan Indrawati juga menyampaikan apresiasi terhadap upaya Pemerintah Daerah dalam mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan, namun mendorong agar penggalian PAD dilakukan melalui kebijakan yang inovatif dan berkeadilan. "APBD harus digunakan untuk meningkatkan kualitas layanan dasar, pemberdayaan masyarakat desa, dan perlindungan sosial bagi kelompok rentan," kata Ni wayan Indrawati.
Dalam pandangan umum tersebut, fraksi-fraksi DPRD Bangli juga menekankan pentingnya transparansi, akuntabilitas, dan efisiensi dalam penggunaan anggaran. Mereka juga mendorong agar Pemerintah Daerah memperkuat sistem e-planning dan e-budgeting secara terintegrasi untuk mengurangi tumpang tindih program dan memastikan akuntabilitas publik.
