Cegah Potensi Korupsi, KPK Kawal Penyelenggaraan Haji

2 months ago 58
Ketua KPK, Setyo Budiyanto

--Menteri Agama: Peringatan Bagi Pejabat yang Berniat Menyalahgunakan Kewenangan

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto merespon positif permintaan Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar terkait pendampingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan haji 2025.

Menurutnya, KPK mendorong pengelolaan dana haji secara transparan dan akuntabel dalam bentuk dukungan pengawasan.

“KPK akan mendampingi tata kelola penyelenggaraan haji yang sebaik-baiknya,” ungkap Setyo Budiyanto sebagaimana dilansir dari Jawa Pos. com, Jumat (24/1/2025).

Sebagaimana arahan Presiden Prabowo Subianto, lanjut Setyo, KPK menindaklanjuti pengawasan penyelenggaraan haji. Karena itu, KPK mendorong agar Kemenag, BPKH, dan BPH saling bersinergi, sehingga tidak tumpang tindih dalam pengelolaan penyelenggaraan haji.

“Agar tidak tumpang tindih, kami perlu mengkaji pembagian tugas, baik sebagai regulator dan operator haji anta- Ketua KPK, Setyo Budiyanto ra Kemenag, BPKH dan BPH. Sehingga, tercipta harmonisasi regulasi dan hubungan kelembagaan. Berikutnya, KPK akan mengawasi transparansi dana haji yang dikelola, mengingat dana haji ini tidak sedikit,” jelasnya.

Sebelumnya, Menteri Agama (Menag), Nasaruddin Umar meminta KPK melakukan pendampingan dan pengawasan dalam penyelenggaraan haji 2025.

Hadirnya KPK dinilai dapat memberikan efek kejut bagi siapapun yang berniat menyalahgunakan kewenangan.

Saat ini, lanjut Nasaruddin, sudah ada Perpres yang mengatur bahwa BPH akan fokus dalam penyelenggaraan haji tahun depan. Sehingga diyakini tidak ada tumpang tindih kewajiban.

“Di samping pengawasan dan kontrol dari KPK berdampak secara psikologis bagi oknum yang main-main dengan penyelenggaraan haji,” kata Nasaruddin di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta.

Nasaruddin mengatakan, pihaknya menyampaikan seluruh potensi rawan korupsi dalam penyelenggaraan ibadah haji kepada KPK. Hal ini penting agar KPK bisa memberikan pendampingan, sehingga pelaksanaan ibadah haji 2025 dapat berjalan optimal.

“Supaya nanti bersama- sama dari awal KPK ikut mendampingi kami dan insya Allah kami selaku menteri agama masih bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan ibadah haji ini,” imbuhnya. (KP)

Read Entire Article
Kendari home | Bali home | Sinar Harapan