SHNet, Jakarta- Di tengah sorotan terhadap kementeriannya, Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo justru melontarkan pernyataan yang memperluas kontroversi. Pernyataannya yang seharusnya menjadi pesan internal soal disiplin birokrasi meluas menjadi perdebatan publik.
Saat melakukan kunjungan kerja di Sekolah Rakyat di Kabupaten Nganjuk, Jawa Timur, pada Sabtu, 11 April 2026, Dody terlihat meluapkan kemarahannya terhadap kondisi di lapangan. Dalam situasi tersebut, ia sempat mengatakan, “Kalau kemarin saya masih umur 20 tahun, saya tonjok tuh,” ujarnya jengkel, merespons kinerja bawahannya.
Pada momen yang sama, ia kembali menegaskan sikapnya soal loyalitas aparatur sipil negara. “Kalau enggak suka dengan Pak Presiden Prabowo Subianto, keluar dari ASN! Berhenti jadi ASN! Jangan buat begini,” katanya.
Pernyataan yang disampaikan dalam suasana emosional itu kemudian memperkuat persepsi publik tentang gaya komunikasi Menteri Dody Hanggodo yang semakin keras dalam beberapa waktu terakhir. Bahkan, berubah menjadi pertanyaan yang lebih besar, sejauh mana ruang berpikir masih tersedia di dalam birokrasi?
Narasi yang Dibangun: Dari Pembersihan ke Penegasan Loyalitas
Sejak awal 2026, Dody membangun narasi kuat tentang “pembersihan internal” di kementeriannya. Ia memperkenalkan istilah “lidi bersih” sebagai simbol upaya menindak dugaan penyimpangan di lingkungan Kementerian PU.
Langkah itu muncul setelah temuan audit Badan Pemeriksa Keuangan yang menyebut potensi kerugian negara hingga hampir Rp3 triliun dalam sejumlah proyek. Namun dalam perkembangan berikutnya, nilai tersebut berubah. Dalam laporan lanjutan, angka itu disebut turun menjadi sekitar Rp1 triliun, dan kemudian berada di kisaran sekitar Rp600 miliar.
Secara teknis, perubahan ini merupakan bagian dari proses audit yang masih berjalan. Meski demikian, perubahan angka tersebut memperlihatkan bahwa proses verifikasi masih berlangsung—dan belum menghasilkan kesimpulan final.
Retorika Keras, Target yang Meluas.
Di tengah narasi pembersihan tersebut, Dody juga melontarkan kritik terhadap generasi muda pegawai Kementerian PU. Ia menyebut sebagian di antaranya “konslet” dan berpotensi tergoda praktik menyimpang demi mengejar jabatan.
Pernyataan ini memicu reaksi karena dinilai menggeneralisasi kelompok pegawai yang justru relatif baru masuk dalam sistem birokrasi. Dalam konteks itu, pernyataan soal loyalitas kemudian memperluas cakupan pesan—dari kritik internal menjadi penegasan batas.
Situasi berubah ketika proses hukum mulai berjalan. Pada 9 April 2026, tim penyidik Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta menggeledah sejumlah ruangan di Direktorat Jenderal Sumber Daya Air dan Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PU. Penggeledahan berlangsung hampir enam jam dan menghasilkan penyitaan dokumen serta perangkat elektronik terkait dugaan tindak pidana korupsi tahun anggaran 2023–2024.
Dalam keterangannya, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DKI menyatakan bahwa barang yang disita akan diteliti lebih lanjut untuk kepentingan penyidikan.
Di sisi lain, Dody memberikan respons yang berbeda dari narasi sebelumnya. “Teman-teman dari Kejati datang, minta izin pendalaman. Saya izinkan,” ujarnya. Namun ketika ditanya lebih lanjut, ia mengaku tidak mengetahui detail perkara yang sedang didalami. “Saya tidak tahu (lebih lanjut),” katanya.
Saat ditanya mengenai perkembangan tim “lidi bersih” yang sebelumnya ia bentuk, Dody juga menyatakan tidak mengingat detailnya. “Saya nggak hapal. Tanyakan ke Irjen,” ujarnya.
Kontras yang Terlihat
Perbandingan pernyataan sebelum dan sesudah penggeledahan menunjukkan perubahan yang cukup kontras.Di satu sisi, Dody sebelumnya tampil sebagai sosok yang proaktif, yakni dengan membentuk tim internal, menyuarakan pembersihan, serta menggunakan retorika keras terhadap internal. Namun di sisi lain, ketika proses hukum memasuki tahap penyidikan, ia justru mengambil posisi yang lebih hati-hati dan menjauh dari detail teknis.
Perubahan ini memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi narasi yang dibangun sejak awal. Pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mochtar menilai bahwa loyalitas ASN tidak dapat dipisahkan dari kemampuan untuk berpikir kritis.
“ASN memang harus loyal kepada negara dan pemerintah yang sah. Tapi loyalitas itu tidak berarti kehilangan kemampuan untuk berpikir kritis. Kritik internal penting untuk mencegah kesalahan kebijakan,” ujarnya.
Sementara itu, pengamat kebijakan publik Agus Pambagio menyoroti pentingnya komunikasi dalam birokrasi. “Kalau komunikasi tidak tepat, bisa menimbulkan tafsir yang berbeda. Itu yang sering terjadi,” katanya.
Dalam konteks dugaan penyimpangan dan proses hukum yang berjalan, isu komunikasi tidak berdiri sendiri. Tokoh antikorupsi Teten Masduki menekankan bahwa transparansi menjadi faktor utama dalam menjaga kepercayaan publik. “Tanpa transparansi yang memadai, publik akan sulit membedakan mana penegakan hukum dan mana sekadar narasi,” ujarnya.
Hingga kini, proses penyidikan masih berjalan. Belum ada kesimpulan final mengenai dugaan pelanggaran yang sedang didalami.
Namun di luar proses hukum tersebut, satu hal sudah terjadi: narasi yang berkembang di ruang publik tidak lagi tunggal.
Ia bergerak dari pembersihan internal ke kritik terhadap pegawai, hingga penegasan loyalitas, dan kini berhadapan dengan realitas proses hukum yang lebih kompleks.
Dalam situasi seperti ini, kejelasan informasi dan konsistensi komunikasi menjadi kunci. Karena ketika keduanya tidak berjalan seiring, ruang kosong yang muncul akan dengan cepat diisi oleh spekulasi. Dan di situlah, persoalan tidak lagi hanya soal apa yang terjadi di dalam kementerian—melainkan juga bagaimana publik memahami apa yang sedang terjadi. (*)
