Bali Tribune/MBG - Rombongan Komisi IV DPRD Tabanan saat melakukan sidak pada SPPG yang menyalurkan paket MBG di Desa Jegu, Kecamatan Penebel, pada Rabu (4/3/2026).
balitribune.co.id I Tabanan - Komisi IV DPRD Tabanan kembali menemukan ketimpangan komposisi menu dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di SDN 2 dan 3 Jegu, Kecamatan Penebel, Rabu (4/3/2026).
Setelah sebelumnya menyoroti perbedaan kualitas buah di wilayah perkotaan, kali ini Komisi IV menyoroti ketiadaan susu dalam paket makanan siswa yang seharusnya menjadi pelengkap gizi sempurna.
Ketua Komisi IV DPRD Tabanan, I Gusti Komang Wastana, menegaskan agenda komisinya itu untuk memastikan standar kesehatan dan kebersihan menu MBG terpenuhi di seluruh wilayah, khususnya oleh Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) sebagai penyelenggara. “Tidak hanya bergizi, (menu MBG) harus sehat dan bersih,” kata Wastana bersama rombongan Komisi IV lainnya usai meninjau langsung dapur SPPG di Desa Jegu.
Ia mengingatkan agar seluruh pihak pengelola SPPG memiliki komitmen yang sama dan konsisten dalam mengelola menu harian siswa. Wastana mengatakan, yang paling utama, yakni mengedepankan gizi serta higienitas menu yang disalurkan kepada para murid penerimanya agar terhindar dari risiko keracunan seperti laporan di daerah lainnya. “Agar jangan sampai terjadi insiden yang tidak kita inginkan bersama,” imbuhnya.
Dari hasil sidak di SDN 2 dan 3 Jegu, pihaknya mendapati paket makanan yang dibagikan kepada para siswa tidak menyertakan komponen susu. SPPG selaku pihak penyedia beralasan distributor yang mereka ajak bekerja sama kesulitan menyiapkan stok susu. Meski demikian, Komisi IV masih belum bisa menerima alasan tersebut karena itu hanya akan membuat standar gizi yang berbeda antarsekolah. “Kalau sekolah lain (bisa menerima susu), kenapa di sini tidak bisa? Itu yang jadi perbandingannya. Bagi kami (susu) wajib ada kalau bicara empat sehat lima sempurna,” tegasnya.
Menurutnya, SPPG bisa mempertimbangkan untuk mencari distributor cadangan yang sanggup menjamin ketersediaan susu bagi para murid yang menjadi penerima paket makanan di wilayah kerjanya.
Senada dengan itu, Anggota Komisi IV Ni Made Trisnawati memberikan saran agar kebutuhan protein siswa tetap terpenuhi melalui menu alternatif jika pasokan susu benar-benar terhambat secara teknis. “Setidaknya cari alternatif menu lainnya yang memiliki kandungan protein yang sama. Misalnya kacang hijau atau susu kedelai,” ungkap Trisnawati.
Untuk kepentingan evaluasi, Komisi IV berencana secepat mungkin melakukan rapat kerja dengan 31 SPPG yang ada di Tabanan. Rapat kerja itu akan membahas penerapan SOP penyediaan dan penyaluran paket makanan kepada seluruh murid. Termasuk yang menjadi pertimbangan Komisi IV terkait dengan kondisi kesehatan pegawai SPPG agar dipastikan tidak menderita penyakit menular seperti Hepatitis. “Kuncinya ada di dapur (SPPG). Kondisi kesehatan petugas SPPG juga harus dipastikan,” pungkasnya.
