4 weeks ago
52
ORIENTASI PPPK : Sekretaris Provinsi Sultra, H. Asrun Lio (kanan) didampingi Kepala BPSDM Sultra Syahruddin Nurdin ketika menghadiri orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi PPPK gelombang pertama di Hotel Kubra Kendari, Senin (10/2).
--BPSDM Gelar Orientasi Gelombang Pertama
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID--Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) resmi membuka orientasi pengenalan nilai dan etika instansi pemerintah bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) gelombang pertama. Orientasi ini berlangsung selama empat hari. Mulai 10 hingga 13 Februari 2025 di di Hotel Kubra, Kota Kendari.
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra Asrun Lio menegaskan orientasi ini merupakan bagian penting dalam membentuk kompetensi dan profesionalisme PPPK. Ia menyampaikan apresiasi kepada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sultra, yang telah bekerja keras untuk menyelenggarakan kegiatan ini sesuai dengan regulasi yang berlaku.
“Aspek kompetensi ASN, khususnya PPPK, harus terus ditingkatkan, mengingat peran mereka yang sangat strategis dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan,” ujar Asrun, Senin (10/2).
Orientasi ini berlandaskan Undang- Undang (UU) nomor 5 Tahun 2014 yang telah diperbarui dengan UU nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN). Dalam regulasi tersebut, PPPK diakui sebagai bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab besar dalam menjalankan tugas pemerintahan.
Di era demokratisasi dan transparansi saat ini, ASN terus menjadi sorotan publik. Masyarakat menuntut pelayanan yang lebih profesional dan akuntabel. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas ASN menjadi keharusan.
“Melalui orientasi ini, PPPK diharapkan mampu memahami nilai-nilai ASN serta menerapkan core value AS N BERAKHLA K. Yakni berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif,” ungkapnya.
Jenderal ASN ini menekankan kontrak kerja PPPK dapat diperpanjang berdasarkan evaluasi kinerja tahunan. Oleh karena itu, PPPK dituntut untuk bekerja secara profesional, dengan mengutamakan kepentingan negara dan masyarakat di atas kepentingan pribadi.
“Aspek kompetensi menjadi kunci utama dalam keberlanjutan karier PPPK. Oleh sebab itu, orientasi ini harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya sebagai ajang pembelajaran dan peningkatan kapasitas diri,” pesannya.
Kepala BPSDM Sultra, Syahrudin Nurdin, dalam laporannya menyampaikan jumlah PPPK di lingkup Pemprov Sultra yang diterima sejak 2020 hingga 2024 mencapai 5.584 orang. Dari jumlah tersebut, 2.150 orang telah mengikuti orientasi, sementara sisanya, 3.434 orang, telah dialokasikan dalam anggaran tahun 2025.
"Orientasi PPPK kali ini diikuti oleh 300 peserta, yang terbagi dalam enam angkatan, dengan masingmasing angkatan terdiri dari 50 peserta,"paparnya.
Kegiatan ini dirancang untuk memberikan wawasan kebangsaan, pemahaman etika pemerintahan, serta pengenalan sistem penyelenggaraan pemerintahan daerah. Kurikulum orientasi terbagi dalam dua agenda utama, yaitu pertama ceramah kebijakan dan pengembangan SDM Aparatur, yang mencakup kebijakan ASN dan muatan teknis pemerintahan.
Kedua pembelajaran teknis, yang meliputi pengenalan struktur organisasi, tata kerja, manajemen kinerja, serta implementasi tugas dan fungsi ASN di tempat kerja.
"Para peserta akan dibimbing oleh pemateri dari unsur widyaiswara, pejabat administrator, dan pejabat teknis di lingkungan Pemprov Sultra," ungkapnya. (b/rah)
