1 day ago
10
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID-Ketua Bidang IX BPD Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sulawesi Tenggara (Sultra) Ikhsan Jamal, memberikan apresiasi tinggi terhadap komitmen Wakil Ketua Komisi V DPR RI, Ir. Ridwan Bae, yang memastikan proyek pembangunan jembatan penghubung Muna-Buton tetap berlanjut.
"Pembangunan jembatan tersebut merupakan langkah strategis yang sangat krusial, dalam membuka konektivitas dan menggerakkan roda ekonomi kawasan kepulauan di Sulawesi Tenggara (Sultra), khususnya Pulau Muna dan Pulau Buton yang selama ini mengalami keterbatasan infrastruktur," ungkap Ketua Bidang IX BPD Hipmi Sultra, Ikhsan Jamal dalam keterangan tertulisnya, Minggu (13/7/2025).
Menurutnya, Jembatan Muna-Buton bukan sekadar proyek infrastruktur, tapi pendongkrat ekonomi kawasan.
"Kami di HIPMI melihat ini sebagai momentum penting untuk membuka investasi dan memperluas aktivitas usaha di wilayah kepulauan,” ujar Ikhsan.
Ikhsan Jamal menambahkan, jembatan yang dirancang diatas Selat Tiworo ini diproyeksikan memiliki panjang sekitar 9–12 kilometer (KM) dengan nilai investasi yang diperkirakan mencapai Rp 4,5-6 triliun.
Proyek ini sebelumnya masuk dalam daftar Proyek Strategis Nasional (PSN), namun pelaksanaannya masih tertunda akibat skema pembiayaan yang belum final.
Pemerintah pusat melalui Kementerian PUPR RI saat ini tengah menjajaki skema pembiayaan alternatif, seperti pendanaan melalui pinjaman luar negeri berbunga rendah atau skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dengan melibatkan investor swasta.
Sementara itu, data ekonomi daerah menunjukkan bahwa kontribusi sektor perdagangan, pertanian, dan perikanan dari Muna dan Buton terhadap PDRB Sulawesi Tenggara cukup signifikan.
Berdasarkan data BPS, PDRB Kabupaten Muna tahun 2023 tercatat mencapai Rp10,2 triliun, sementara Kabupaten Buton mencapai Rp 8,7 triliun, namun dengan tingkat pertumbuhan yang masih moderat akibat keterbatasan akses distribusi.
“Konektivitas darat antar-pulau akan mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi di kedua kabupaten, terutama di sektor logistik, perdagangan antarwilayah, dan distribusi hasil bumi serta laut,” jelas Ikhsan.
Ikhsan menilai, pembangunan jembatan ini juga akan memicu tumbuhnya sentra UMKM baru dan menarik investasi di sektor pariwisata, perikanan, industri rumahan, serta infrastruktur pelabuhan darat.
Lanjut dia, beberapa keuntungan ekonomi yang akan muncul adalah penurunan biaya logistik hingga 30–40% bagi pelaku usaha lokal, peningkatan volume perdagangan antarwilayah dari rerata 300 ton/hari menjadi estimasi 700–1.000 ton/hari pasca-operasional jembatan.
Hingga, pertumbuhan sektor jasa seperti transportasi, penginapan, kuliner, dan perdagangan ritel di wilayah perbatasan jembatan.
“Kami berharap pemerintah pusat tidak hanya membangun jembatan, tapi juga kawasan ekonomi baru di sekitar wilayah penghubung agar pertumbuhan ekonomi lebih merata,” imbuhnya.
Sebelumnya, Ridwan Bae menegaskan, meski terbentur anggaran APBN, pemerintah tidak akan tinggal diam dan akan terus mencari jalan agar proyek ini dapat segera dimulai. Bahkan jika sesuai RPJP, realisasi pembangunan diproyeksikan masuk periode 2025–2030.
“Kalau hanya berharap pada APBN, bisa saja proyek ini molor hingga 2050. Tapi dengan dukungan politik, investor, dan kesadaran semua pihak, kita bisa percepat,” tegas Wakil Ketua Komisi V DPR RI.
Ikhsan pun menegaskan, HIPMI Sultra siap menjadi mitra strategis dalam mendorong partisipasi swasta dan menjembatani kepentingan investasi nasional ke wilayah Sultra, agar manfaat proyek ini dirasakan langsung oleh masyarakat dan pelaku ekonomi lokal.
"Pembangunan Jembatan Muna-Buton merupakan bagian penting dari strategi pemerataan pembangunan Indonesia Timur. Dengan memastikan proyek ini terealisasi, pemerintah tak hanya membangun konektivitas fisik, tetapi juga menjembatani kesenjangan ekonomi yang selama ini membelenggu kawasan kepulauan di Sultra," imbuhnya. (KP)
