Jakarta-Provinsi Nusa Tenggara Timur menjadi provinsi pertama dalam implementasi Program Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan. Hal itu terungkap dalam pertemuan Gubernur NTT Melkiades Laka Lena dengan Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Dr. Wihaji, S.Ag, M.Pd di Kantor Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga RI, Jakarta, Sabtu (8/3/2025).
Menurut Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta, Hendry Donald Izaac, S.Sos, Msi, yang mendampingi Gubernur NTT, dalam pertemuan itu juga dihadiri Sesmen Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Prof. Budi Setiyono, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemdiktisaintek RI, Dr. Fauzan Adziman, S.T. M.Eng; Team Ahli dari Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Muhamdia Malang, Admin, PhD. Sementara Gubernur NTT didampingi Ketua Team Pengerak PKK NTT Ibu Asti Laka Lena dan Kepala Badan Penghubung NTT di Jakarta Donald Izaac.
Dalam pertemuan itu secara khusus membahas Final Grand Design Kolaborasi dan Rencana Aksi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan dimana Provinsi NTT menjadi sasaran utama dalam program kolaborasi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan.
Program ini sejalan dengan komitmen Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dalam mengatasi masalah stunting dan penghapusan kemiskinan di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Republik Indonesia menginisiasi Grand Design Kolaborasi Penurunan Stunting dan Penghapusan Kemiskinan di Indonesia, dimana memebutuhkan desain program inovasi collaborative effort yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan, seperti Kementerian/Lembaga di Tingkat Pusat, Pemerintah Provinsi NTT dan kabupaten/kota, Entitas Business, Lembaga Perguruan Tinggi dan masyarakat.
Gubernur NTT Melki Laka Lena akan memimpin langsung implementasi rencana aksi kolaborasi penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan di NTT. Gubernur Melki menegaskan, program penurunan stunting dan penghapusan kemiskinan di NTT harus berdampak dan terukur serta menjadi tugas dan tanggung jawab dari seluruh pemangku kepentingan yang ada.
Dalam program ini, Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Kemendukbangga)/BKKBN berkolaborasi dengan Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Kemendiktisaintek) serta berbagai universitas untuk membentuk Konsorsium Perguruan Tinggi (KPT) dalam rangka mengentaskan stunting di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT).
“Kemendukbangga/BKKBN akan terus berjuang menurunkan jumlah anak stunting khususnya di NTT yang angka prevalensinya tinggi, dan Provinsi Jawa Barat dengan jumlah anak stunting terbanyak. Kami membuka ruang kerja bagi pelaksanaan aksi KPT untuk mendukungnya,” kata Mendukbangga/Kepala BKKBN Wihaji saat menyambut kunjungan Gubernur NTT Emanuel Melkiades Laka Lena di Jakarta, seperti dilansir Antaranews.
Wihaji menegaskan, sebagai tindak lanjut komitmen bersama pengentasan kemiskinan dan stunting di NTT, Kemendukbangga/BKKBN bersama Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) dan Universitas Brawijaya (UB) membentuk KPT.
Wihaji menambahkan, program Presiden dan Wakil Presiden yakni Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak hanya menyasar anak sekolah, tetapi juga akan difokuskan pada ibu hamil, menyusui, dan balita yang sedang tidak menempuh Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
“Pelaksanaan MBG di NTT juga akan fokus dengan sasaran ibu hamil, ibu menyusui, balita non-PAUD dengan kolaborasi. Kami mengerahkan para Penyuluh Keluarga Berencana (PKB) dan para Tim Pendamping Keluarga (TPK),” ujar dia.
Menurutnya, program tersebut akan dilaksanakan melalui Kampung Berkualitas yang sudah terbentuk sangat mapan dengan memastikan menu-menu dari pangan lokal dan hasil yang tepat sasaran.
“Semua program yang dilaksanakan untuk pengentasan kemiskinan dan stunting harus berdampak dan terukur, berapa jumlah anak stunting dan berapa jumlah penurunan anak yang stunting setelah dilakukan intervensi dalam program. Kita fokus pada prakonsepsi atau persiapan kesehatan sebelum kehamilan terjadi dan 1.000 Hari Pertama Kehidupan,” kata Wihaji.
Sementara itu, Direktur Jenderal Riset dan Pengembangan Kemendiktisaintek Fauzan Adziman membahas tentang pembangunan ekosistem di NTT melalui rencana aksi KPT.
“Penting untuk membangun ekosistem sehingga suatu provinsi bisa membangun dirinya sendiri. Konsep KPT di masa depan akan direplikasi di provinsi lainnya,” ujar Fauzan.
Beberapa program dalam KPT yang akan dilaksanakan di antaranya inovasi rekayasa sosial dan kelembagaan, inovasi kesehatan dan lingkungan, inovasi pengelolaan pangan lokal bergizi, inovasi produksi bahan pangan lokal bergizi, serta pengembangan dan keberlanjutan.
Berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023, angka prevalensi stunting di NTT masih 37,9 persen, terbilang sangat tinggi jika dibandingkan dengan angka prevalensi stunting nasional yaitu 21,5 persen.(den)
