Bali Tribune / KETUA - Ketua Umum BPD Provinsi Bali Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Dr. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, S.E., M.M.
balitribune.co.id I Denpasar - Di tengah meningkatnya biaya logistik global akibat konflik geopolitik yang terus berlangsung, daya saing ekspor Indonesia mulai menghadapi tekanan serius. Kondisi ini tidak hanya menjadi persoalan nasional, tetapi juga menjadi peringatan penting bagi daerah strategis seperti Bali yang didorong untuk berperan sebagai pusat logistik internasional.
Ketua Umum BPD Provinsi Bali Asosiasi Logistik dan Forwarder Indonesia (ALFI/ILFA), Dr. Anak Agung Bagus Bayu Joni Saputra, S.E., M.M. atau yang akrab disapa Gung Bayu Joni, di Denpasar, Selasa (7/4) menegaskan bahwa situasi global saat ini harus dibaca sebagai peringatan keras sekaligus momentum untuk melakukan perubahan.
Menurutnya, dinamika global kembali menegaskan satu hal mendasar yang selama ini sering ia sampaikan, bahwa logistik adalah urat nadi perekonomian.
“Logistik adalah lifeblood atau urat nadi ekonomi sebuah negara dan daerah. Ketika terjadi gejolak geopolitik dan hambatan distribusi, dampaknya langsung terasa. Biaya meningkat, harga naik, bahkan bisa memicu krisis jika tidak diantisipasi dengan baik,” tegasnya.
Pernyataan tersebut bukan tanpa dasar. Konflik di kawasan Timur Tengah telah memicu perubahan besar dalam jalur pelayaran internasional. Banyak kapal harus memutar lebih jauh untuk menghindari wilayah rawan konflik, sehingga waktu tempuh semakin panjang dan konsumsi bahan bakar meningkat. Kondisi ini otomatis mendorong naiknya biaya operasional logistik.
Gung Bayu Joni menjelaskan, dampak kondisi ini tidak hanya dirasakan oleh industri atau eksportir, tetapi juga langsung menyentuh kehidupan masyarakat sehari-hari. Menurutnya, perang dan kebijakan ekonomi global memiliki efek domino hingga ke tingkat rumah tangga.
“Ibu rumah tangga yang berbelanja kebutuhan sehari-hari juga merasakan dampaknya. Karena biaya logistik naik, harga sembako ikut naik. Ini sering dianggap sepele, tetapi dampaknya sangat nyata,” ujarnya.
Ia menilai masih banyak pihak yang melihat sektor logistik hanya sebagai urusan teknis pengiriman barang, padahal dampaknya sangat sistemik terhadap stabilitas ekonomi. Ketika distribusi terganggu, harga ikut bergejolak, daya beli masyarakat menurun, dan ekonomi dapat melambat. Rantai ini, menurutnya, tidak bisa dipisahkan.
Dalam konteks ekspor, kenaikan biaya logistik menjadi ancaman serius bagi produk Indonesia di pasar internasional. Eksportir harus menanggung biaya lebih tinggi, sementara harga jual di pasar global tidak selalu bisa dinaikkan. Akibatnya, margin keuntungan tergerus dan daya saing produk nasional melemah.
“Kalau biaya naik tetapi harga jual tetap, margin tertekan. Eksportir kita bisa kalah bersaing dengan negara lain yang sistem logistiknya lebih efisien,” jelasnya.
Meski menghadapi tekanan global, Gung Bayu Joni melihat adanya peluang strategis bagi Indonesia, khususnya Bali. Ia menilai situasi global saat ini justru membuka momentum untuk memperkuat sektor logistik nasional. Bali dinilai memiliki posisi strategis untuk menjadi hub logistik internasional, terutama bagi wilayah Indonesia Timur.
Dengan potensi besar di sektor perikanan dan maritim, Bali dapat menjadi pusat distribusi yang menghubungkan pasar domestik dan global.
“Bali memiliki semua prasyarat: lokasi strategis, konektivitas internasional, dan potensi komoditas unggulan dari Indonesia Timur. Tinggal bagaimana kita membangun sistem logistik yang efisien dan terintegrasi,” katanya.
Ia menekankan pentingnya pembangunan infrastruktur pendukung seperti cold storage, pelabuhan ekspor, serta sistem distribusi berbasis teknologi digital. Tanpa infrastruktur tersebut, potensi besar Bali dan Indonesia Timur akan sulit dimaksimalkan.
Gung Bayu Joni menegaskan bahwa potensi saja tidak cukup tanpa eksekusi nyata. Menurutnya, penguatan infrastruktur logistik, percepatan digitalisasi, serta kolaborasi lintas sektor harus segera dilakukan.
“Kita tidak bisa hanya bicara potensi. Infrastruktur harus diperkuat, digitalisasi dipercepat, dan kolaborasi diperluas,” tegasnya.
Ia juga mendorong pemerintah untuk memperluas pasar ekspor ke wilayah yang relatif stabil guna mengurangi ketergantungan pada kawasan yang terdampak konflik. Namun, perluasan pasar harus berjalan seiring dengan kesiapan sistem logistik.
Lebih jauh, Gung Bayu Joni menilai situasi global saat ini harus menjadi alarm bagi semua pemangku kepentingan untuk meninggalkan pola lama dalam pengelolaan logistik. Indonesia, menurutnya, harus lebih adaptif, efisien, dan terintegrasi dalam membangun sistem logistik ke depan.
“Logistik harus menjadi prioritas utama karena merupakan faktor besar dalam pembangunan ekonomi,” katanya.
Ia juga mengingatkan bahwa konflik geopolitik tidak hanya berdampak pada perdagangan, tetapi juga pada kemanusiaan secara global. Stabilitas dunia, menurutnya, menjadi syarat utama bagi kesejahteraan bersama.
“Kami berharap konflik segera berakhir, karena dampaknya tidak hanya pada perdagangan, tetapi juga pada kehidupan manusia secara luas. Stabilitas global adalah kunci kesejahteraan bersama,” ujarnya.
Menutup pernyataannya, Gung Bayu Joni menegaskan komitmennya untuk mendorong Bali menjadi pemain utama dalam sistem logistik nasional dan internasional. Menurutnya, Bali tidak boleh hanya menjadi penonton di tengah dinamika perdagangan global.
“Bali tidak bisa hanya menjadi penonton. Kita harus menjadi bagian dari solusi, dan logistik adalah kuncinya,” pungkasnya.
