1 day ago
9
Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, di DPP Partai Golkar, Palmerah, Jakarta Barat, (Foto: Ekonomi Bisnis)
KENDARIPOS.CO.ID--Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang juga Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia, menyatakan bahwa pemerintah telah mencabut sejumlah besar izin usaha pertambangan (IUP) yang dinilai bermasalah dan tidak produktif. Pernyataan itu ia sampaikan saat memberikan arahan dalam Musyawarah Daerah (Musda) III DPD Partai Golkar Kalimantan Utara, Minggu (30/11/2025).
“Sebagai Menteri ESDM, kami telah mengubah Undang-Undang Minerba. Banyak izin tambang yang kemarin saya cabut, dan hampir semuanya berkantor di Jakarta,” ujar Bahlil, Selasa (2/12/2025).
Dikutip dari KOMPAS.com, bahlil menegaskan dua fokus utama dalam pembenahan sektor pertambangan: penertiban izin yang tidak produktif serta kewajiban menjaga kelestarian lingkungan. Menurutnya, banyak perusahaan pusat menguasai izin tambang tanpa memberi dampak signifikan bagi daerah penghasil.
Ia menekankan bahwa peningkatan tata kelola pertambangan tidak bisa dilepaskan dari aspek ekologis. Sebagai mantan pengusaha sektor tambang dan kayu, Bahlil mengaku memahami dinamika lapangan, namun menegaskan bahwa eksploitasi sumber daya alam tidak boleh merusak lingkungan.
“Dalam mengelola pertambangan, kita harus berwawasan lingkungan. Jangan lagi meninggalkan sejarah kelam bagi anak cucu,” tegasnya.
Ia juga mengakui bahwa standar lingkungan yang lebih ketat dapat menimbulkan tantangan bagi pelaku usaha. Namun, konsekuensi ini harus diterima demi keberlanjutan. Bahlil menyebut pertumbuhan ekonomi tetap menjadi target, tetapi tidak boleh mengorbankan tanggung jawab ekologis.
