SHNet, Jakarta-Asosiasi Pengusaha Truk Indonesia (Aptrindo) menyebutkan Pemerintah bisa saja menyampaikan keoptimisannya terhadap pelaksanaan Zero Over Dimension Overloading (ODOL) pada awal mendatang. Tapi, kalangan pengusaha truk mengatakan hasilnya tidak akan maksimal dan sama seperti tahun-tahun sebelumnya.
Sekjen Aptrindo Agus Pratiknyo mengutarakan pelaksanaan Zero ODOL jika harus dipaksakan pada awal 2027 mendatang akan menghadapi banyak kendala. Pasalnya, menurut dia, Pemerintah belum memiliki database kendaraan yang kuat dan terintegrasi. “Sampai sekarang Kemenhub sama sekali belum memiliki database kendaraan yang kuat dan terintegrasi. Jadi, bagaimana mungkin Zero ODOL itu bisa diterapkan tanpa adanya database yang belum terintegrasi,” ujarnya.
Dia mencontohkan data kendaraan berdasarkan ijin SRUT dengan izin KIR yang sampai saat ini masih belum terintegrasi. Di mana, SRUT adalah dokumen wajib bagi setiap kendaraan baru yang ditetapkan Kementerian Perhubungan melalui Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Sementara, KIR itu aplikasinya dikuasai oleh Dinas Perhubungan Provinsi dan Kabupaten/Kota. “Nah, para petugas KIR itu kan secara fungsional saja menginduk kepada Kementerian Perhubungan. Namun, secara struktural mereka itu lebih tunduk kepada pemerintah daerah setempat. Jadi, jika data di Kemenhub itu tidak terintegrasi dengan data yang ada di dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota, pelaksanaan Zero ODOL itu pasti akan menghadapi banyak kendala terutama terkait database kendaraan,” katanya.
Karenanya, dia tidak yakin integrasi teknologi Weigh in Motion (WIM) dengan Electronic Traffic Law Enforcement (ETLE) mampu mewujudkan terciptanya Zero ODOL pada 2027 mendatang. Meski mendukung WIM karena membantu pengurangan terjadinya pungli, tapi menurutnya, keberhasilan WIM dan ETLE itu juga sangat bergantung pada database yang sudah terintegrasi. “Masalahnya, databasenya kan belum terintegrasi. ETLE tidak bisa membaca data kendaraan jika datanya tidak lengkap,” tandasnya.
Dalam hal ini, dia menyoroti kendaraan dump truck yang mayoritas hanya memiliki SRUT saja dan tidak melakukan uji KIR. Katanya, kalau tidak memiliki KIR, meskipun di capture oleh ETLE -WIM, tapi karena data fisik kendaraannya tidak ada, maka cabin dump-nya juga tidak akan terlihat. Karena, databasenya memang tidak ada di Kemenhub karena tidak terintegrasi ke dinas perhubungan provinsi dan kabupaten/kota. “Nah, ini kan akan jadi masalah pada saat penindakan di lapangan. Pasti terjadi keributannya,” tuturnya.
Menurut Agus, pasti akan muncul kecemburuan dari pemilik kendaraan yang patuh terhadap aturan SRUT dan KIR. Mereka akan menganggap pemerintah tebang pilih dalam menerapkan Zero ODOL ini. “Karena, kendaraan yang tidak patuh yang hanya memiliki SRUT saja, justru lebih beruntung ketimbang mereka yang memiliki SRUT dan KIR,” tukasnya.
Jadi, lanjutnya, harusnya pemerintah itu meng-capture dulu semua kendaraan, baik itu yang comply maupun tidak. “Itu kalau pemerintah memang serius mau menerapkan Zero ODOL ini,” ucapnya.
Seperti diketahui, Kemenhub mengintegrasikan ETLE dengan teknologi Weigh in Motion (WIM) yang ditempatkan di Unit Pelaksana Penimbangan Kendaraan Bermotor (UPPKB) maupun jalan tol. Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi mengatakan hal itu menjadi bagian dari upaya pemerintah memperkuat penertiban kendaraan ODOL sekaligus mengejar target Zero ODOL 2027.
Menurutnya, dengan ETLE dan WIM, pengawasan dapat dilakukan secara lebih luas, konsisten, dan terukur. Ditambahkan, sistem ini dapat memberikan indikasi terhadap kendaraan yang memiliki dimensi atau muatan tidak sesuai ketentuan sebelum potensi pelanggaran berkembang menjadi persoalan keselamatan. “Selain meningkatkan efektivitas pengawasan, sistem elektronik tersebut juga diharapkan membuat proses penindakan lebih transparan,” katanya.
