Bali Tribune / PARIPURNA - Bupati Adi Arnawa saat memasuki ruang rapat paripurna DPRD Badung, Senin (6/7/2026).
balitribune.co.id I Mangupura - Kinerja pelaksanaan APBD Kabupaten Badung Tahun Anggaran 2025 menjadi sorotan. Selain target pendapatan gagal tercapai, realisasi belanja daerah juga jauh dari harapan. Bahkan, belanja modal yang menjadi motor pembangunan hanya terealisasi 47,05 persen, sementara Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) membengkak hingga Rp1,19 triliun.
Data tersebut terungkap dalam penyampaian Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) APBD 2025 oleh Bupati Badung I Wayan Adi Arnawa pada rapat paripurna DPRD Badung, Senin (6/7/2026).
Pendapatan daerah hanya terealisasi Rp9,107 triliun atau 81,13 persen dari target Rp11,226 triliun. Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) juga meleset dengan capaian Rp8,063 triliun atau 79,20 persen dari target Rp10,181 triliun.
Di sisi belanja, realisasi hanya mencapai Rp8,301 triliun atau 64,56 persen dari pagu Rp12,857 triliun. Kondisi paling mencolok terjadi pada belanja modal yang hanya terserap Rp2,082 triliun dari anggaran Rp4,426 triliun atau sebesar 47,05 persen. Rendahnya realisasi belanja modal mengindikasikan banyak program pembangunan fisik yang tidak berjalan optimal sepanjang 2025.
Meski APBD awalnya dirancang defisit, realisasi justru mencatat surplus Rp806,53 miliar. Dampaknya, Silpa melonjak hingga Rp1,192 triliun.
Menanggapi tingginya Silpa tersebut, Bupati Adi Arnawa menyebut kondisi itu merupakan langkah kehati-hatian pemerintah daerah. Menurutnya, sejumlah program yang dinilai tidak mendesak sengaja ditunda karena pemerintah memprediksi target pendapatan tidak akan tercapai.
"Silpa adalah bentuk kehati-hatian eksekutif. Ada beberapa kegiatan yang tidak urgen kami hold karena melihat tren pendapatan. Namun di akhir tahun ternyata terjadi perbedaan," ujar Adi Arnawa.
Ia membantah tingginya Silpa disebabkan lemahnya perencanaan. Menurutnya, penyusunan APBD dilakukan berdasarkan proyeksi yang bersumber dari data dan potensi daerah, namun realisasinya dapat berubah akibat berbagai faktor, termasuk kondisi geopolitik global yang memengaruhi perekonomian.
"Silpa jauh lebih baik daripada pemerintah harus menanggung utang dalam APBD," tegasnya.
