Bali Tribune / PERLINSOS - Meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui digitalisasi. Pemerintah melaksanakan uji coba aplikasi Perlinsos Digital di Kabupaten Tabanan, Kamis (4/6/2026)
balitribune.co.id | Tabanan - Pemerintah terus mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik, termasuk pada sektor perlindungan sosial. Sebagai bagian dari upaya tersebut, uji coba aplikasi Perlindungan Sosial (Perlinsos) Digital dilaksanakan di Kabupaten Tabanan pada Kamis (4/6/2026).
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Tabanan I Gusti Ngurah Agung Suryana menjelaskan, Perlinsos Digital merupakan sistem perlindungan sosial berbasis data yang dirancang untuk memastikan bantuan sosial dapat disalurkan secara lebih tepat sasaran, transparan, dan mudah diakses oleh masyarakat.
“Perlinsos Digital hadir sebagai langkah baru dalam meningkatkan kualitas layanan perlindungan sosial. Melalui sistem yang terintegrasi dan berbasis data, pemerintah berupaya memastikan bantuan sosial diterima oleh masyarakat yang benar-benar membutuhkan,” ujarnya Rabu, 3 Juni 2026.
Pelaksanaan uji coba akan berlangsung di dua lokasi. Kegiatan pertama dilaksanakan di Desa Kediri, tepatnya di Bale Banjar Banjar Puseh, Desa Kediri mulai Pukul 08.00 hingga 10.30 WITA. Selanjutnya, kegiatan akan berlanjut di Kantor Perbekel Desa Pandak Gede, Kecamatan Kediri mulai Pukul 10.30 WITA hingga selesai.
Melalui penerapan sistem digital ini, pemerintah berharap proses pendataan, verifikasi, dan penyaluran bantuan sosial dapat berjalan lebih efektif dan akuntabel. Selain itu, masyarakat juga diharapkan memperoleh kemudahan dalam mengakses berbagai layanan perlindungan sosial yang disediakan pemerintah.
Dinas Sosial Kabupaten Tabanan mengajak seluruh masyarakat untuk mendukung transformasi digital dalam pelayanan publik demi terwujudnya kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Kehadiran Perlinsos Digital diharapkan menjadi salah satu inovasi yang mampu meningkatkan kualitas tata kelola bantuan sosial di daerah.
Pemerintah Kabupaten Tabanan juga mengimbau masyarakat untuk terus memantau informasi resmi terkait pelaksanaan program dan layanan publik guna mendukung terwujudnya pelayanan yang modern, transparan, dan terpercaya.
