5 hours ago
3
KSU Kopperson Diduga Tak Terdaftar di Sistem Online Kemenkop-UKM
KENDARIPOSFAJAR.CO.ID — Polemik eksekusi lahan eks Hak Guna Usaha (HGU) di kawasan Tapak Kuda kembali memunculkan babak baru. Kuasa hukum masyarakat Tapak Kuda, Abdul Razak Said Ali, S.H., M.H., menyoroti keberadaan Koperasi Serba Usaha (KSU) Perikanan Perempangan Saonanto atau Kopperson, yang disebut-sebut sebagai pemohon eksekusi.
Menurut Razak, koperasi tersebut tidak terdaftar dalam Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Kemenkop UKM).
Kuasa Hukum Masyarakat Tapak Kuda, Abdul Razak Said Ali, S.H., M.H., (tengah depan) menunjukkan bukti dokumen hasil penelusuran data Koperasi Serba Usaha (KSU) Kopperson yang tidak ditemukan dalam sistem Online Data System (ODS) Kementerian Koperasi dan UMKM, serta dokumen hasil pencarian di laman resmi Ditjen AHU Kementerian Hukum dan HAM yang juga tidak memuat data KSU Kopperson, saat ditemui di Kendari, Senin (20/10/2025).“Hasil pengecekan kami pada sistem ODS menunjukkan bahwa baik Koperasi Perikanan Perempangan Soananto maupun KSU Kopperson tidak ditemukan datanya. Artinya, koperasi ini tidak terdaftar secara resmi,” ungkapnya saat ditemui, Senin (20/10).
Ia menjelaskan, keberadaan koperasi yang sah secara hukum semestinya tercatat dalam ODS, sesuai Peraturan Menteri Koperasi dan UKM Nomor 10/PER/M.KUKM/VI/2016 tentang Pendataan Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
Sistem ini, kata Razak, berfungsi untuk memantau keaktifan, status badan hukum, hingga pelaksanaan Rapat Anggota Tahunan (RAT) koperasi.
“Setiap koperasi yang memenuhi ketentuan akan diberikan Nomor Induk Koperasi (NIK) sebagai identitas resmi. Melalui ODS ini, semua koperasi di Indonesia, baik yang aktif maupun yang tidak aktif, bisa dilacak. Jadi, aneh kalau datanya tidak ada sama sekali,” ujarnya heran.
Lebih lanjut, Razak mengungkapkan bahwa pihaknya juga telah menelusuri keabsahan badan hukum KSU Kopperson melalui laman resmi Direktorat Jenderal Administrasi Hukum Umum (Ditjen AHU) Kementerian Hukum dan HAM. Hasilnya, koperasi tersebut juga tidak ditemukan dalam basis data AHU.
