SHNet, Jakarta- Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terus memperkuat peran strategisnya dalam mendukung peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan daerah, khususnya dalam upaya penurunan tingkat pengangguran. Melalui Forum Diskusi Aktual bertajuk “Pengukuran dan Penilaian Kinerja Pemda dalam Penurunan Tingkat Pengangguran di Daerah”, BSKDN mendorong penyusunan instrumen yang komprehensif dan berbasis data untuk mengukur keberhasilan kinerja pemerintah daerah.
Kepala BSKDN Kemendagri Yusharto Huntoyungo menegaskan, upaya penurunan pengangguran di daerah memerlukan pendekatan yang tidak hanya melihat hasil akhir, tetapi juga proses tata kelola yang mendukungnya. Menurutnya, pengukuran kinerja harus mencakup berbagai dimensi mulai dari perencanaan kebijakan, implementasi program, dukungan anggaran, hingga inovasi daerah di sektor ketenagakerjaan.
“Kami sangat mengapresiasi upaya-upaya yang telah dilakukan daerah dalam menurunkan angka pengangguran. Namun demikian, diperlukan instrumen pengukuran yang lebih komprehensif agar capaian tersebut dapat dinilai secara objektif dan berkelanjutan,” ujar Yusharto di Command Center BSKDN pada Selasa, 17 Maret 2026.
Dia juga menekankan pentingnya kolaborasi lintas sektor dalam menyusun metodologi pengukuran tersebut, termasuk dengan akademisi dan kementerian/lembaga terkait. Yusharto berharap dukungan berbagai pihak dalam merancang indikator serta ketersediaan data yang memadai dapat mendukung proses observasi di lapangan.
“Kami sangat terbuka untuk menyempurnakan indikator yang ada. Dukungan data yang kuat menjadi kunci agar hasil pengukuran bisa lebih komprehensif,” imbuhnya.
Lebih lanjut, Yusharto menjelaskan, pengukuran kinerja tidak hanya dilihat dari sisi tingkat pengangguran terbuka, tetapi juga dari sisi peningkatan kesempatan kerja. “Kita mau lihat dari dua aspek baik terkait tingkat pengangguran terbuka, maupun dari aspek kesempatan kerja, ini penting agar kebijakan yang dihasilkan lebih tepat sasaran,” jelasnya.
Sementara itu, Peneliti Senior The SMERU Research Institute Asep Suryahadi menekankan pentingnya indikator yang mampu menjawab tantangan ketenagakerjaan secara lebih spesifik dan kontekstual. Menurutnya, ada beberapa indikator penting yang perlu menjadi perhatian, antara lain tingkat pengangguran usia muda yang jauh lebih tinggi dibandingkan rata-rata nasional, rendahnya partisipasi angkatan kerja perempuan yang cenderung stagnan, serta dominasi pekerja di sektor informal yang tidak memiliki kepastian kerja dan rentan terhadap guncangan pasar.
Dia menilai, tanpa indikator yang tepat, upaya pengukuran kinerja daerah berisiko tidak mampu menangkap akar persoalan ketenagakerjaan yang sesungguhnya. “Ada indikator-indikator yang perlu menjadi perhatian sehingga tantangan ketenagakerjaan dapat terjawab dengan tepat,” ungkapnya.
Sejalan dengan itu, perwakilan Kementerian Ketenagakerjaan M. Mustafa Sarinanto menyampaikan, tren pengangguran nasional menunjukkan perbaikan pascapandemi, meskipun masih menyisakan tantangan pada aspek kualitas pekerjaan.
“Memang pengangguran sempat meningkat sejak pandemi COVID-19, namun saat ini sudah mulai melandai. Dari 2021 hingga 2025, jumlah pengangguran menunjukkan tren penurunan. Namun, sebagian besar penyerapan tenaga kerja masih terjadi di sektor informal dengan tingkat upah yang relatif rendah,” jelas Mustafa.
Dirinya juga menyoroti, dominasi sektor informal yang masih tinggi dan cenderung stagnan menjadi indikator pasar kerja belum sepenuhnya bergerak ke arah yang lebih produktif. “Ini menandakan kita tidak hanya berbicara soal penurunan angka pengangguran, tetapi juga kualitas pekerjaan. Karena itu, pengukuran tidak bisa hanya mengandalkan data Sakernas (Survei Angkatan Kerja Nasional), melainkan perlu pendekatan yang lebih luas dan terintegrasi,” pungkasnya.
