SHNet, Jakarta — Mobilitas masyarakat di kawasan Jabodetabek semakin tinggi dari tahun ke tahun. Setiap hari, tercatat lebih dari 4,4 juta pergerakan komuter terjadi di kawasan ini, dengan sekitar 1,5 juta perjalanan berasal dari Bodetabek menuju Jakarta. Besarnya arus mobilitas tersebut kini menuntut hadirnya sistem transportasi yang lebih terintegrasi dan tidak lagi berjalan sendiri-sendiri antarwilayah.
Kondisi tersebut menjadi perhatian utama dalam Focus Group Discussion (FGD) bertajuk “Menuju Kelembagaan Transportasi Terintegrasi di Jabodetabek” yang digelar oleh Institute for Transportation and Development Policy Indonesia bersama Yayasan Visi Indonesia Raya Emisi Nol Bersih di Jakarta, 13 Mei 2026.
Forum yang merupakan bagian dari program Comprehensive Low-Emission Action for Resilient Transport in Jabodetabek (CLEAR Jabodetabek) itu dihadiri lebih dari 60 peserta dari kementerian, pemerintah daerah, operator transportasi, akademisi, hingga organisasi masyarakat sipil.
Direktur Kemitraan dan Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Kementerian PPN/Bappenas, Taufiq Hidayat Putra menegaskan kebutuhan mendesak untuk menyatukan tata kelola transportasi kawasan aglomerasi Jakarta.
Menurutnya, lebih dari 1,5 juta perjalanan komuter dari Bodetabek menuju Jakarta setiap hari menunjukkan perlunya integrasi pelayanan, sistem, hingga perencanaan lintas wilayah. Kehadiran Rencana Induk Pembangunan Kawasan Aglomerasi (RIPKA) Jakarta diharapkan mampu menyinkronkan berbagai kebijakan transportasi agar layanan publik menjadi lebih terhubung dan berkualitas.
Di lapangan, tantangan integrasi masih cukup besar. Salah satunya terlihat pada layanan Transjabodetabek yang kini telah melayani 18 rute hingga wilayah Bodetabek, namun sebagian besar pembiayaannya masih ditanggung APBD DKI Jakarta. Sementara itu, belum ada mekanisme kontribusi yang jelas dari daerah penyangga yang turut menikmati layanan tersebut.
Selain persoalan pendanaan, tumpang tindih kewenangan antarinstansi dan fragmentasi pengelolaan aset transportasi lintas wilayah juga dinilai menjadi hambatan utama integrasi transportasi Jabodetabek.
Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menilai integrasi kelembagaan transportasi sudah menjadi kebutuhan mendesak. Asisten Perekonomian dan Keuangan Sekda Provinsi DKI Jakarta, Suharini Eliawati yang diwakili Plh Kepala Dinas Perhubungan DKI Jakarta, Ujang Harmawan menegaskan bahwa mobilitas masyarakat Jabodetabek tidak lagi bisa dipandang berdasarkan batas administratif semata.
Ia menyebut, integrasi kelembagaan diperlukan agar persoalan transportasi lintas wilayah dapat diselesaikan lebih cepat, sekaligus mengurangi emisi dan meningkatkan kualitas layanan transportasi publik bagi masyarakat.
Sementara itu, Direktur Asia Tenggara ITDP, Gonggomtua Sitanggang mengatakan forum ini menjadi langkah awal menuju integrasi sistem transportasi kawasan Jabodetabek secara menyeluruh.
ITDP bersama ViriyaENB juga berkomitmen menghadirkan pemodelan transportasi skala aglomerasi Jabodetabek berbasis data sebagai kontribusi bagi Jakarta menjelang peringatan 500 tahun kota tersebut pada tahun depan.
Dalam diskusi yang terbagi ke dalam tujuh kelompok, para peserta membahas isu regulasi, skema subsidi, hingga pengelolaan aset lintas provinsi. Hasil diskusi menunjukkan hambatan terbesar bukan pada minimnya regulasi, melainkan ketidakjelasan pembagian kewenangan dan formula pembiayaan antarwilayah.
Peserta FGD sepakat perlunya sistem pembagian beban fiskal yang lebih adil dan berbasis data. Pengembangan sistem tiket berbasis akun (Account-Based Ticketing) juga dinilai penting untuk mendukung perhitungan subsidi dan kontribusi daerah secara lebih transparan dan akuntabel.
Forum tersebut turut menghasilkan rekomendasi awal pembentukan kelembagaan transportasi terintegrasi di Jabodetabek yang mampu melampaui batas administratif wilayah. Kelembagaan ini diharapkan menjadi wadah koordinasi dan integrasi layanan, tanpa menggantikan operator transportasi yang sudah ada. (Stevani Elisabeth)
