PEMPROV KOMITMEN ENTASKAN KEMISKINAN DI SULTRA

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - Dalam sambutannya, Sekretaris Daerah Sultra, H. Asrun Lio, yang mewakili Penjabat Gubernur, menegaskan kemiskinan, adalah masalah nasional yang mendesak. “Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam UUD Negara RI. Ini adalah upaya mewujudkan cita-cita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” ujarnya.

Asrun menyampaikan, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 masih tinggi, yaitu 9,03% atau 25,22 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tantangan ini menjadi fokus dalam visi Indonesia Emas 2045, yang menargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 0,5-0,8 persen.

“Di samping itu, target RPJMN teknokratik juga mengarahkan penurunan kemiskinan hingga 4,5- 5,0 persen pada tahun 2029. Visi ini pun sejalan dengan Asta Cita Prabowo-Gibran, yang salah satu misinya adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,”jelasnya.

Sekda Sultra Asrun Lio memberikan sambutan saat rapat koordinasi penanggulangan
kemiskinan di Sultra.

Menghadapi kondisi saat ini, masyarakat rentan masih terbatas dalam akses layanan dasar, infrastruktur, dan sumber kesejahteraan. Menurut Asrun, diperlukan sinergi kuat antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

“Dibutuhkan komitmen bersama, integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat, dan penekanan pada lokasi-lokasi prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” ungkapnya.

Sekda memaparkan data pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Sultra sebesar 1,65%, namun turun menjadi 1,06% pada tahun 2024. Penurunan ini telah memenuhi target nasional, namun masih ada beberapa kendala dalam tata kelola, antara lain ketidaktepatan sasaran program, kurang optimalnya integrasi antar sektor, serta keterbatasan pendanaan bantuan sosial.

Suasana rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan di Sultra.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi lima kendala besar yang dihadapi daerah dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu: ketidakakuratan data, ketidakpastian target, akurasi penyaluran bantuan yang rendah, lemahnya sinergi program, dan ketidakmampuan data dalam menjawab tantangan bencana maupun perubahan iklim.

“Semua tantangan ini perlu kita hadapi bersama. Diharapkan rakor ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Sultra,” terangnya.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian, pejabat pemerintah daerah, akademisi dari Universitas Halu Oleo, serta lembaga non-pemerintah, yang bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Sultra. (rah/b)