Kemiskinan Ekstrem di Sultra Berkurang

-- Sekda : Dibutuhkan Komitmen untuk Mempercepat Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID- Pemerintah Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra), di bawah kepemimpinan Penjabat (Pj) Gubernur Andap Budhi Revianto, menunjukkan komitmen kuat dalam upaya menanggulangi kemiskinan dan mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem. “Pada tahun 2023, tingkat kemiskinan ekstrem di Sultra sebesar 1,65 persen, berkurang menjadi 1,06 persen pada tahun 2024,” ujar Sekretaris Daerah Sultra, Asrun Lio saat membuka rapat koordinasi penanggulangan kemiskinan Provinsi Sultra 2024, Kamis (7/11/2024).

Sekda Asrun Lio mengatakan penurunan kemiskinan ekstrem di Sultra ini telah memenuhi target nasional. Kendati demikian, kata Sekda, masih ada beberapa kendala dalam tata kelola. Kendala itu yakni ketidaktepatan sasaran program, kurang optimalnya integrasi antarsektor, serta keterbatasan pendanaan bantuan sosial.

Selain itu, Kementerian PPN/Bappenas mengidentifikasi 5 kendala besar yang dihadapi daerah dalam penanggulangan kemiskinan, yaitu ketidakakuratan data, ketidakpastian target, akurasi penyaluran bantuan yang rendah, lemahnya sinergi program, dan ketidakmampuan data dalam menjawab tantangan bencana maupun perubahan iklim. “Semua tantangan ini perlu kita hadapi bersama. Diharapkan rakor ini dapat menjadi momentum untuk memperkuat upaya penanggulangan kemiskinan di Sultra,” tegas Sekda Asrun Lio.

Mantan Kepala Dinas Dikbus Sultra itu menegaskan kemiskinan, termasuk kemiskinan ekstrem, adalah masalah nasional yang mendesak ditangani. “Penanggulangan kemiskinan dan percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem merupakan salah satu tujuan pembangunan nasional yang tertuang dalam UUD Negara RI. Ini adalah upaya mewujudkan citacita bangsa, yaitu terciptanya masyarakat yang adil dan makmur,” tuturnya.

Sekda Asrun Lio menyampaikan, angka kemiskinan di Indonesia per Maret 2024 masih tinggi, yaitu 9,03 persen atau 25,22 juta jiwa yang hidup di bawah garis kemiskinan. Tantangan ini menjadi fokus dalam visi Indonesia Emas 2045, yang mentargetkan pengurangan angka kemiskinan hingga 0,5-0,8 persen.

“Di samping itu, target RPJMN teknokratik juga mengarahkan penurunan kemiskinan hingga 4,5-5,0 persen pada tahun 2029. Visi ini pun sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo, yang salah satu misinya adalah membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan,” jelas Sekda Asrun Lio.

Menghadapi kondisi saat ini, masyarakat rentan masih terbatas dalam akses layanan dasar, infrastruktur, dan sumber kesejahteraan. Menurut Sekda Asrun Lio, diperlukan sinergisitas kuat antara pemerintah nasional, provinsi, dan kabupaten/kota untuk memastikan efektivitas program penanggulangan kemiskinan.

“Dibutuhkan komitmen bersama, integrasi program yang melibatkan peran serta masyarakat, dan penekanan pada lokasi-lokasi prioritas untuk mempercepat penghapusan kemiskinan ekstrem secara tepat sasaran,” tutup Sekda Asrun Lio.

Rapat koordinasi ini dihadiri oleh berbagai pemangku kepentingan, termasuk perwakilan kementerian, pejabat pemerintah daerah, akademisi dari Universitas Halu Oleo, serta lembaga non-pemerintah, yang bersama-sama berkomitmen untuk mengatasi masalah kemiskinan di wilayah Sultra. (rah/b)