Oleh M. Adli Abdullah
Ada yang berubah dalam politik Indonesia. Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang dahulu lekat dengan simbol mawar, anak muda, politik digital, dan citra partai baru, kini memilih gajah sebagai simbol. Perubahan itu ingin menyampaikan pesan sederhana, PSI tidak lagi ingin dipandang sebagai anak kecil dengan ceruk pemilih tertentu, tetapi sebagai kekuatan politik yang lebih besar dan lebih berakar.
Salah satu pertanyaan yang menarik saat ini adalah seberapa jauh fenomena yang kini populer disebut Jokowi Effect bisa mempengaruhi elektabilitas PSI? Dengan kata lain, sejauh mana kekuatan personal seorang tokoh dapat dikonversi menjadi kekuatan kelembagaan sebuah partai politik?
Di sinilah perjalanan PSI menuju Pemilu 2029 menjadi menarik.
Dari figur ke institusi
Dalam politik elektoral, popularitas adalah modal. Tetapi popularitas bukan institusi. Seorang tokoh dapat mengangkat elektabilitas partai dalam waktu relatif singkat. Namun, partai politik membutuhkan sesuatu yang lebih permanen yaitu kaderisasi, struktur organisasi, ideologi, atau platform yang jelas, mekanisme rekrutmen politik, pendidikan politik, serta kemampuan mengagregasikan kepentingan masyarakat.
Secara konstitusional, posisi partai politik bahkan jauh lebih penting daripada sekadar kendaraan elektoral. Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 menegaskan bahwa peserta pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai politik. Dalam konstruksi Pasal 6A ayat (2), partai politik atau gabungan partai politik juga menjadi pengusul pasangan calon presiden dan wakil presiden.
Artinya, partai politik merupakan salah satu institusi utama yang menghubungkan kedaulatan rakyat dengan kekuasaan negara.
Mahkamah Konstitusi dalam berbagai putusannya juga menempatkan partai politik sebagai pilar penting demokrasi perwakilan. Partai bukan sekadar organisasi yang muncul setiap lima tahun untuk mencari suara. Ia mempunyai fungsi rekrutmen politik, pendidikan politik, artikulasi dan agregasi kepentingan, serta menyiapkan kader yang akan mengisi jabatan jabatan publik.
Karena itu, perubahan PSI dari Mawar ke Gajah seharusnya tidak berhenti pada perubahan identitas visual. Ia harus menjadi momentum perubahan kelembagaan.
Jokowi Effect: modal atau ketergantungan?
Tidak dapat disangkal, Joko Widodo masih mempunyai daya tarik politik yang kuat. Bagi masyarakat kelompok akar rumput, Jokowi bukan sekadar mantan presiden. Ia adalah figur yang dianggap dekat, sederhana, dan mudah berkomunikasi dengan masyarakat. Pengalaman sepuluh tahun pemerintahannya juga meninggalkan sejumlah kebijakan dan pembangunan yang menjadi bagian dari ingatan politik masyarakat. Karena itu, dukungan Jokowi terhadap PSI merupakan modal politik yang tidak kecil. Namun, dari perspektif kelembagaan partai, terdapat satu pertanyaan yang harus dijawab PSI Apakah Jokowi Effect akan menjadi pintu masuk menuju penguatan PSI, atau justru menjadikan PSI terlalu bergantung kepada figur Jokowi?
Pertanyaan ini bukan untuk mengecilkan pengaruh Jokowi. Sebaliknya, justru karena pengaruh tersebut besar, PSI harus mampu mengubahnya menjadi energi kelembagaan.
Jokowi dapat menjadi lokomotif. Tetapi partai tidak boleh hanya menjadi gerbong. Jika PSI ingin menjadi partai besar pada 2029, harus lahir apa yang dapat disebut sebagai PSI Effect, yakni kemampuan partai memperoleh dukungan karena gagasan, kader, program, organisasi, dan rekam jejaknya sendiri.
Jokowi Effect boleh menjadi modal awal. Tetapi PSI Effect harus menjadi modal permanen. Partai bukan sekadar kumpulan tokoh, partai politik memiliki kedudukan yang unik. Ia berada di antara masyarakat dan negara. Partai menyerap aspirasi masyarakat, mengartikulasikannya dalam program politik, merekrut calon pemimpin, kemudian membawa mereka masuk ke dalam institusi negara melalui pemilu. Karena itu, kualitas demokrasi tidak dapat dilepaskan dari kualitas kelembagaan partai.
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik menempatkan pendidikan politik sebagai bagian penting kehidupan kepartaian. Pendidikan politik bukan sekadar kampanye, melainkan proses pembelajaran mengenai hak, kewajiban, dan tanggung jawab warga negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Di sinilah tantangan PSI menjadi lebih berat. PSI harus membuktikan bahwa transformasi dari partai yang identik dengan anak muda menuju partai dengan basis nasional bukan sekadar ekspansi elektoral. Ia harus menjadi proses pelembagaan politik. Partai yang terlembaga bukan partai yang bergantung kepada satu atau dua figur. Ia adalah partai yang tetap bekerja ketika figur utama tidak hadir.
Ujian sesungguhnya ada di akar rumput
Pemilu 2029 memang masih berada di depan. Karena itu, waktu harus digunakan untuk membangun fondasi. PSI harus memastikan bahwa struktur partai di tingkat provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, hingga desa bukan hanya struktur administratif di atas kertas. Partai harus hadir dalam kehidupan masyarakat.
Di sinilah politik akar rumput menjadi penting. Masyarakat desa tidak setiap hari berbicara mengenai survei elektabilitas. Mereka berbicara tentang harga kebutuhan pokok, lapangan pekerjaan, pendidikan anak, pelayanan kesehatan, harga hasil pertanian, nelayan, infrastruktur, dan kepastian hukum. Partai yang ingin memenangkan hati masyarakat harus hadir dalam persoalan tersebut. Dengan kata lain, politik harus turun dari layar televisi dan media sosial ke kehidupan sehari-hari rakyat.
Jokowi mempunyai kekuatan pada aspek ini. Ia mampu membangun komunikasi politik yang relatif sederhana dan langsung dengan masyarakat bawah. PSI perlu belajar dari kekuatan tersebut, tetapi tidak cukup hanya menirunya. PSI harus membangun mekanismenya sendiri.
Tantangan “Partai Gajah”
Simbol gajah menarik karena menggambarkan kekuatan yang besar, sabar, berakar, dan memiliki daya tahan panjang. Kalau dikaitkan dengan simbol PSI, gajah dapat dimaknai sebagai metafora perjalanan politik dari sesuatu yang kecil, muda, dan simbolik (mawar) menuju sesuatu yang besar, berpengaruh, berakar, dan memiliki daya tawar politik (gajah).
Tetapi menjadi besar juga membawa konsekuensi. Semakin besar sebuah partai, semakin besar pula tuntutan terhadap demokrasi internal, transparansi, kaderisasi, disiplin organisasi, serta kemampuan mengelola perbedaan.
PSI pasti akan menghadapi persoalan klasik bagaimana mengelola masuknya tokoh baru tanpa mematikan kader lama. Rekrutmen politik memang penting. Tetapi partai tidak boleh menjadi sekadar tempat berkumpulnya tokoh-tokoh populer. Partai harus mempunyai sistem yang mampu mengubah orang populer menjadi kader, dan kader menjadi pemimpin. Di sinilah ukuran institusionalisasi partai sesungguhnya. Maka, semakin besar PSI, semakin besar pula tanggung jawab konstitusional dan etiknya.
Bara JP dan politik pasca sebagai Jokowi Presiden
Sebagai Ketua Harian DPP Bara JP, saya melihat perjalanan ini dari perspektif yang sedikit berbeda. Selama lebih dari satu dekade, relawan Jokowi telah menjadi bagian dari dinamika demokrasi Indonesia. Relawan muncul sebagai kekuatan masyarakat sipil yang memberikan dukungan politik kepada seorang calon pemimpin, kemudian ikut mengawal perjalanan pemerintahan. Namun, setelah Jokowi tidak lagi menjadi presiden, pertanyaan yang muncul adalah ke mana energi politik relawan akan diarahkan?
Dalam negara demokrasi, jawabannya tentu tidak tunggal. Ada relawan yang memilih tetap berada di ruang masyarakat sipil. Ada yang masuk ke partai politik. Ada pula yang memilih jalur lain seperti akademisi, pengusaha petani atau nelayan sesuai dengan profesinya masing masing. Semua merupakan pilihan yang sah. Karena itu, apabila sebagian jaringan relawan Jokowi memilih berkiprah bersama PSI, saya melihatnya bukan semata-mata sebagai migrasi dukungan politik. Ia dapat dibaca sebagai bagian dari proses transformasi energi politik personal menjadi kekuatan kelembagaan. Tetapi proses itu harus berlangsung secara sehat.
Relawan jangan kehilangan jati dirinya sebagai kekuatan masyarakat sipil. Partai juga jangan menjadikan relawan sekadar mesin suara. Relawan membawa energi masyarakat sipil, sementara partai menyediakan institusi politik untuk memperjuangkan aspirasi tersebut melalui mekanisme demokrasi.
Jalan Menuju 2029
Pemilu 2029 akan menjadi ujian sesungguhnya. PSI tidak cukup mengatakan bahwa elektabilitasnya meningkat. PSI harus menjawab pertanyaan yang lebih sulit berapa banyak kader yang siap memimpin? Seberapa kuat struktur di daerah? Apa platform politiknya? Bagaimana hubungan antara pusat dan daerah? Bagaimana mekanisme demokrasi internalnya? Dan apa yang ditawarkan kepada rakyat selain kedekatan dengan figur tertentu?
Jika semua pertanyaan tersebut dapat dijawab, perubahan dari Mawar menjadi Gajah bukan sekadar perubahan simbol. Ia menjadi metafora perubahan dari partai berbasis citra menuju partai berbasis institusi. Apabila PSI gagal menjawabnya, Gajah hanya akan menjadi simbol besar dengan kaki yang belum tentu kuat menopang tubuhnya.
Dalam demokrasi konstitusional, partai politik tidak boleh hanya mengejar kemenangan elektoral. Ia mempunyai tanggung jawab yang lebih besar menjadi sarana kedaulatan rakyat.
Karena itu, saya melihat Jokowi Effect secara positif, tetapi dengan satu catatan penting jadikan ia energi untuk membangun institusi, bukan pengganti institusi.
Jokowi dapat membantu membuka pintu. Tetapi yang menentukan apakah PSI dapat masuk dan bertahan di dalamnya adalah kader, organisasi, gagasan, dan kerja politik yang konsisten.
Mawar telah menjadi Gajah. Kini pertanyaannya bukan lagi seberapa besar gajah itu terlihat, melainkan seberapa kuat ia berjalan, beberapa jauh ia menjangkau rakyat, dan ke mana ia membawa politik Indonesia menuju 2029.
Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala dan Ketua Harian DPP Bara JP
Email [email protected]
