1 week ago
9
Penjabat (Pj) Gubernur Sultra. (Andap Budhi Revianto)
--Komitmen Transparansi, Digitalisasi Program Pengadaan
KENDARIPOS.FAJAR.CO.ID - "Sistem ini dikembangkan untuk meningkatkan efisiensi dan transparansi administrasi pemerintahan," ungkap Andap Budhi Revianto didampingi Sekda Sultra, Asrun Lio, dan beberapa pejabat eselon II Pemprov Sultra saat menerima kunjungan 2 anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Republik Indonesia Daerah Pemilihan (Dapil) Sultra, Umar Bonte dan Leni Andriani Surunuddin di Pemprov Sultra.
Pada sisi lain, Pemprov juga telah memperkenalkan Peraturan Daerah (Perda) tentang Data Desa Presisi, yang bertujuan meningkatkan akurasi data pembangunan hingga ke daerah.
"Selain itu beragam prestasi nasional juga telah di raih Pemprov Sultra. Tentu ini merupakan buah dari kerja keras kita bersama dalam menghadirkan beragam program untuk peningkatan layanan kepada masyarakat," ungkap Andap.
Bukan hanya itu, Pemprov Sultra juga terus mendorong penguatan implementasi sistem pengadaan digital dalam meningkatkan akuntabilitas serta transparansi dalam pengadaan barang dan jasa.
Sebagai bentuk keseriusan, pemerintah turut menerapkan penggunaan platform digital seperti Belanja Online Sulawesi Tenggara (BOSARA) dan katalog elektronik lokal (KTA).
Sekretaris Provinsi (Sekprov) Sultra, Asrun Lio mengatakan, pentingnya penerapan digitalisasi dalam proses pengadaan barang dan jasa. Sebagai bentuk komitmen, pemerintah mengoptimalkan penggunaan platform digital seperti Belanja Online Sulawesi Tenggara (BOSARA) dan katalog elektronik lokal untuk mencapai efisiensi dan efektivitas proses pengadaan.
“Pemanfaatan teknologi dalam pengadaan merupakan langkah strategis untuk menjamin proses yang lebih transparan dan akuntabel,” ujar Asrun Lio.
Jenderal ASN itu memaparkan beberapa hal yang menjadi per - h a t i a n pemerintah guna menciptakan pengadaan yang akuntabel. Proses pengadaan barang dan jasa yang transparan menjadi fokus utama guna memastikan seluruh tahapan bisa diaudit dan dinilai oleh publik.
Selain itu, perlu peningkatan peran UMKM. Pemerintah berharap UMKM lokal dapat mengambil peran lebih aktif dalam proyek pengadaan pemerintah melalui BOSARA dan katalog elektronik.
“Kita juga dorong peningkatan Indeks Tata Kelola Pengadaan (ITKP). Melalui SIM dan penguatan kelembagaan PBJ, pemerintah berupaya meningkatkan nilai ITKP sehingga tata kelola pengadaan di Sultra semakin baik,” jelasnya.
Sebelumnya, dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Rakor UKPBJ) se-Sultra, Pemprov Sultra memberikan penghargaan “BOSARA Award” kepada perangkat daerah yang menunjukkan performa terbaik dalam pengadaan barang/jasa berbasis digital. Penghargaan ini bertujuan untuk memotivasi perangkat daerah dan UKPBJ dalam memaksimalkan penggunaan sistem pengadaan berbasis teknologi.
Penghargaan juga diberikan pada OPD dengan nilai transaksi tertinggi pada BOSARA. Yakni Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Sultra, Dinas Koperasi dan UMKM Sultra dan Badan Pendapatan Daerah Sultra.
Begitupun bagi OPD dengan nilai transaksi tertinggi pada katalog elektronik lokal yakni Dinas Perindustrian dan Perdagangan Sultra, Rumah Sakit Jiwa Sultra, dan Dinas Perhubungan Sultra. (rah/adv)
