Bali Tribune / AKSI DAMAI - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026).
balitribune.co.id I Singaraja - Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus Buleleng menggelar aksi damai bertajuk "Buleleng Memanggil" di depan Gedung DPRD Kabupaten Buleleng, Senin (29/6/2026). Aksi yang diikuti mahasiswa dari HMI Cabang Singaraja, PC PMII Buleleng, dan PC IMM Buleleng tersebut membawa sejumlah tuntutan terkait berbagai persoalan nasional maupun daerah yang dinilai berdampak langsung terhadap masyarakat Buleleng.
Aksi yang dimulai sekitar pukul 11.00 Wita itu berlangsung di bawah pengawalan ketat aparat kepolisian, Satpol PP, serta pecalang. Selain itu, tampak pula sejumlah orang berpakaian serba hitam berada di sekitar lokasi dan memantau jalannya aksi unjuk rasa.
Sebagai dasar penyampaian aspirasi, mahasiswa membawa dokumen kajian bertajuk Analisis Komparatif Isu Strategis Nasional dan Kewilayahan Tahun 2024–2026. Kajian tersebut memuat berbagai rekomendasi terhadap kebijakan pemerintah yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam aksinya, mahasiswa membentangkan sejumlah spanduk berisi kritik dan tuntutan, di antaranya bertuliskan "Titik Nol Elit, Jalan Sulit", "Buleleng Butuh Kepastian", serta sorotan terhadap isu Makan Bergizi Gratis (MBG), kesejahteraan guru, hingga berbagai persoalan ekonomi masyarakat termasuk soal SP3 Kasus Bukit Ser, Desa Pemuteran, Kecamatan Gerokgak.
Melalui orasi, massa menyampaikan sedikitnya 12 isu strategis yang menjadi perhatian mereka. Beberapa di antaranya meliputi evaluasi pelaksanaan program Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP), pemulihan dana desa, kondisi Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Bengkala, kebijakan perpajakan bagi pelaku UMKM khususnya usaha kedai kopi, hingga ancaman alih fungsi lahan pertanian Subak.
Mahasiswa juga menilai sejumlah kebijakan pemerintah pusat belum sepenuhnya mempertimbangkan kondisi riil di daerah. Mereka menyoroti berkurangnya dana transfer ke daerah yang dinilai berdampak terhadap kemampuan pemerintah desa membiayai pembangunan infrastruktur dasar, seperti jalan desa, saluran drainase, hingga perlindungan kawasan pertanian produktif.
"Dana desa yang seharusnya utuh untuk memperbaiki jalan, membenahi drainase, dan memproteksi petani Subak kita di Buleleng, justru menyusut akibat inefisiensi birokrasi pusat. Kami menuntut keadilan fiskal; kembalikan hak dana desa kami secara utuh!" tegas salah seorang perwakilan Aliansi Cipayung Plus Buleleng.
Selain itu, mahasiswa mendesak agar program KDMP dievaluasi secara menyeluruh. Berdasarkan hasil kajian mereka, terdapat sejumlah catatan yang perlu menjadi perhatian pemerintah, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kapasitas sumber daya manusia dalam pengelolaannya, hingga potensi persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha mikro milik masyarakat.
"Kami memiliki sejumlah catatan, mulai dari potensi risiko usaha apabila koperasi dijalankan tanpa perencanaan bisnis yang matang, keterbatasan kompetensi sumber daya manusia dalam pengelolaan koperasi, hingga kekhawatiran munculnya persaingan yang dapat memengaruhi keberlangsungan usaha kecil milik masyarakat," ujar salah satu orator.
Di tengah penyampaian aspirasi, mahasiswa mengaku kecewa lantaran tidak ada pimpinan maupun anggota DPRD Kabupaten Buleleng yang hadir menemui massa aksi. Padahal, mereka berharap dapat berdialog langsung dengan wakil rakyat melalui ruang audiensi yang terbuka.
"Kami di sini membawa kajian ilmiah, membawa keringat rakyat yang diperas pajak, tapi wakil rakyat kami justru tidak ada dan barikade aparat yang ikut berteduh melihat kami terbakar matahari," teriak salah seorang orator.
Menurut mereka, ketidakhadiran pimpinan DPRD telah menghilangkan kesempatan membangun komunikasi secara langsung antara masyarakat dan lembaga legislatif. Karena itu, Aliansi Cipayung Plus meminta DPRD membuka ruang audiensi secara terbuka dan transparan serta memberikan penjelasan kepada publik mengenai alasan ketidakhadiran pimpinan maupun anggota dewan saat aksi berlangsung.
Menanggapi hal tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Buleleng, Ketut Ngurah Arya, menjelaskan pihaknya tidak menerima surat pemberitahuan ataupun permohonan audiensi dari Aliansi Mahasiswa Cipayung Plus sebelum aksi digelar. Di sisi lain, jajaran DPRD juga telah memiliki agenda yang telah dijadwalkan sebelumnya, termasuk kegiatan persembahyangan.
"Jika saja sejak awal ada surat pemberitahuan tentu akan kami agendakan dan berbagi tugas dengan anggota yang lain. Kebetulan juga hari ini ada agenda internal persembahyangan jadi waktunya berbenturan," ujar Ngurah Arya.
Ia menegaskan DPRD pada prinsipnya tetap terbuka menerima aspirasi masyarakat sepanjang mekanisme penyampaian dilakukan melalui koordinasi yang baik sehingga agenda dialog dapat dijadwalkan tanpa berbenturan dengan kegiatan kedewanan.
