Tito Karnavian (mendagri) Dilansir dari jpnn.com
KENDARIPOS.CO.ID -- Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) mulai melakukan efisiensi dalam belanja pegawai.
Langkah ini dinilai penting, untuk menyesuaikan diri dengan turunnya alokasi transfer ke daerah (TKD) dari pemerintah pusat dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026.
Menurut Tito, efisiensi belanja pegawai bukanlah hal baru bagi Pemda. Ia mencontohkan, kebijakan serupa pernah diterapkan saat pandemi Covid-19, ketika banyak pegawai bekerja dari rumah (WFH), namun roda pemerintahan tetap berjalan.
“Working from home, saya ingat betul, pernah 75 persen. Yang di kantor hanya 25 persen, kerjaan jalan juga. Artinya apa? Jangan-jangan kebanyakan ASN kita ini,” ujar Tito dalam acara Peningkatan Kapasitas, Literasi, serta Sinergi Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Katalis P2DD) di Jakarta, Jumat (31/10/2025).
Tito menegaskan, efisiensi yang dimaksud bukan memangkas gaji pegawai, melainkan menyederhanakan belanja birokrasi yang dinilai masih terlalu besar.
“Belanjanya harus diefisiensikan, terutama yang dibelanjakan untuk pegawai. Kalau gaji tidak, tapi belanja untuk birokrasinya. Itu harus disederhanakan,” jelasnya.
Mantan Kapolri ini juga menyoroti masih tingginya alokasi anggaran untuk perjalanan dinas, rapat, serta pemeliharaan dan perawatan. Dibandingkan dengan belanja program yang langsung menyentuh masyarakat.
“Banyak yang bilang anggarannya kurang. Tapi begitu dilihat, ternyata perjalanan dinasnya terlalu banyak, rapatnya terlalu banyak, pemeliharaan dan perawatannya terlalu banyak,” imbuhnya. (jpc/ing)


















































