GUBERNUR SUMBAR SURATI PRESIDEN PRABOWO MINTA PEMOTONGAN TKD 2026 DIBATALKAN

KENDARIPOS.CO.ID -- Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengirim surat resmi kepada Presiden Prabowo Subianto untuk meminta pembatalan pemotongan anggaran Transfer ke Daerah (TKD) tahun 2026 sebesar Rp2,6 triliun. Langkah ini dilakukan guna memperkuat upaya penanganan bencana banjir bandang dan longsor yang melanda berbagai wilayah di Sumbar beberapa waktu terakhir.

“Di tengah upaya penanggulangan dan pemulihan pasca-bencana hidrometeorologi, Sumbar sangat membutuhkan dukungan anggaran yang memadai,” ujar Mahyeldi, Jumat (5/12). Dilansir dari jpnn.com.

Selain menyurati Presiden, Mahyeldi juga mengirim permohonan serupa kepada Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa. Ia berharap efisiensi TKD yang telah dipotong dapat dikembalikan mengingat kondisi daerah sangat membutuhkan dukungan finansial untuk percepatan pemulihan.

Kerusakan Berat di Banyak Wilayah

Menurut data Pemerintah Provinsi Sumbar, bencana hidrometeorologi menyebabkan kerusakan cukup luas di berbagai kabupaten dan kota. Tercatat:

• 1.018 rumah rusak berat
• 1.787 rumah rusak sedang
• 317 unit rumah hilang
• 94 jembatan rusak
• Sejumlah ruas jalan kabupaten, provinsi, hingga nasional mengalami kerusakan

Mahyeldi menegaskan bahwa kebutuhan dasar masyarakat masih menjadi prioritas utama pemerintah daerah. “Fasilitas umum dan rumah masyarakat banyak yang rusak parah. Saat ini fokus kita adalah memastikan kebutuhan dasar masyarakat terpenuhi sambil terus membuka akses ke daerah terdampak agar bantuan bisa sampai dengan cepat dan merata,” jelasnya. Dilansir dari jpnn.com.

Pemulihan Jangka Panjang Butuh Anggaran Besar

Untuk jangka panjang, Pemerintah Provinsi Sumbar akan memusatkan perhatian pada pemulihan ekonomi masyarakat serta perbaikan total infrastruktur yang terdampak. “Tentu ini memerlukan anggaran yang sangat besar,” tambah Mahyeldi. Dilansir dari jpnn.com.